Ketika Layanan Publik Terganggu Game Online: Dilema Produktivitas dan Pengawasan ASN

Fenomena viral dan konteks kejadian

Sebuah video pendek yang beredar di media sosial sekitar pertengahan Maret 2026 sempat bikin heboh banyak orang. Di video itu, kelihatan ada seorang petugas yang lagi jaga loket pelayanan di salah satu kantor pengadilan di Jakarta. Dia terlihat asyik banget sama layar komputernya — bukannya buat ngurusin berkas atau melayani antrean, tapi malah diduga lagi main game online.

Video itu cepat banget nyebar lewat TikTok sama Instagram, bikin netizen ramai ngasih macam-macam reaksi. Ada yang ketawa-ketawa, ada yang marah, ada juga yang coba ngasih penjelasan: mungkin aja itu pas jam istirahat, atau mungkin keadaannya nggak kayak yang terlihat. Kantor yang bersangkutan langsung bilang kalau mereka bakal nyelidikin kejadian itu begitu videonya jadi viral.

Lebih dari sekadar satu video

Kejadian ini mungkin hanya bagian kecil dari masalah yang lebih besar. Kita semua tahu kalau kebiasaan main game, buka media sosial, atau nonton hiburan pas jam kerja itu bukan hanya terjadi di satu kantor saja. Ini adalah masalah yang memang sudah mengakar, banyak terjadi di tempat kerja mana pun, entah itu di instansi pemerintah atau swasta. Tapi, ceritanya jadi berbeda kalau yang melakukan itu adalah pegawai yang harusnya melayani orang banyak. Orang yang datang ke loket pelayanan biasanya punya keperluan yang penting, misalnya, mau ngurus dokumen penting, butuh kepastian hukum, atau harus menyelesaikan urusan administrasi yang mendesak. Kalau petugas yang harusnya fokus melayani malah sibuk sendiri, akibatnya bukan cuma soal tidak profesional, tapi ini sudah soal gagalnya fungsi pelayanan publik itu sendiri.

Kenapa ya game online itu kok bisa bikin orang lupa waktu di jam kerja?

Biar kita bisa ngerti kejadian ini dengan adil, kita memang perlu tahu kenapa sih hal ini bisa sampai terjadi. Kecanduan game online itu memang sudah diakui kok secara ilmiah — WHO bahkan sudah masukkan "gaming disorder" ke dalam daftar penyakit di tahun 2019. Game zaman sekarang itu dibuat dengan trik-trik psikologis yang kuat banget: ada sistem hadiah yang munculnya tidak teratur, ada pemberitahuan yang langsung muncul, dan ada juga unsur persaingan yang bikin kita merasa harus buru-buru.

Tapi di sisi lain, tidak semua jam kerja itu selalu sibuk terus dengan banyak tugas. Kadang ada waktu kosong, ada waktu menunggu, atau kadang sepi pengunjung. Nah, di kondisi seperti itu, kalau tidak ada yang mengawasi dengan ketat dan budaya kerja yang kuat, godaan buat main hiburan digital itu jadi besar banget — apalagi kalau internet di komputer kerja itu bebas dipakai.

Cara Pengawasan yang Masih Terlambat dan Dampaknya ke Masyarakat

Salah satu hal yang paling kelihatan dari kejadian ini adalah bagaimana respons pengawasannya: pengawasan itu baru bergerak setelah videonya jadi viral. Bukan sebelumnya, bukan lewat cara rutin dari dalam — tapi karena ada desakan dari masyarakat di media sosial. Ini menunjukkan kalau cara pengawasan kita itu sifatnya baru bereaksi, bukan mencegah.

Pengawasan yang hanya mengandalkan viral itu punya kelemahan mendasar. Dia cuma bisa menjangkau kejadian yang kebetulan terekam dan menyebar. Padahal, banyak kejadian serupa yang tidak terekam bisa terus terjadi tanpa ada hukuman apa-apa. Sistem pengawasan yang bagus itu seharusnya berjalan sendiri, tidak tergantung sama ramainya di media sosial.

Masalah utamanya itu, kalau instansi baru bergerak setelah viral, berarti cara pengawasan dari dalamnya itu tidak bekerja dengan semestinya. Ini bukan cuma soal satu petugas yang salah — ini soal sistem yang belum bisa menemukan dan mencegah pelanggaran sebelum jadi omongan banyak orang.

Di balik perdebatan soal etika dan aturan, ada dampak nyata yang sering tidak dibahas: masyarakat yang datang untuk dilayani. Seseorang yang sudah ambil cuti kerja, antre panjang, atau sudah menempuh perjalanan jauh buat ngurus keperluan di kantor pemerintahan — dia berhak dapat pelayanan yang perhatian dan profesional.
Petugas yang tidak fokus, walaupun cuma sebentar, itu bisa mempengaruhi kualitas pelayanan: berkas jadi salah diproses, informasi yang dikasih tidak akurat, atau waktu tunggu yang jadi lebih lama dari seharusnya. Kalau di konteks pelayanan hukum atau administrasi penting, kesalahan kecil saja bisa berdampak besar buat masyarakat.

Ini yang bikin kejadian "main game di kantor" di instansi pemerintah itu beda sama kejadian serupa di perusahaan swasta. Kalau yang dirugikan itu warga negara yang lagi mengurus haknya atas pelayanan publik, standar yang diminta itu harus lebih tinggi.

Apa yang Harus Berubah?

Kejadian ini seharusnya jadi kesempatan buat kita mendorong beberapa perubahan besar, bukan cuma menghukum perorangan saja. Pertama, aturan penggunaan alat kerja buat hal-hal di luar urusan kantor itu perlu diperjelas dan disosialisasikan terus-menerus — jangan cuma ada di kertas saja. Kedua, sistem pengawasan dari dalam itu perlu diperkuat supaya tidak cuma mengandalkan media sosial yang viral sebagai pemicu.

Ketiga — dan ini yang paling penting — perlu ada perenungan soal budaya kerja. Pengawasan dari luar itu cuma bisa membantu banyak kalau tidak diikuti dengan penanaman nilai-nilai profesionalisme dari dalam diri. Petugas yang melayani publik itu perlu paham kalau setiap jam kerja yang dijalani itu dibayar pakai pajak masyarakat, dan setiap warga yang datang ke loket itu adalah manusia yang punya kebutuhan nyata.

Dari sisi masyarakat, kejadian seperti ini juga jadi pengingat pentingnya buat memilih platform dan layanan — baik pemerintah maupun swasta — yang benar-benar punya komitmen sama standar pelayanan. Platform seperti Situsjitu misalnya, itu bangun reputasinya dari pelayanan yang konsisten dan operasional yang bisa diandalkan penggunanya kapan saja — standar yang idealnya juga ditiru sama layanan-layanan pemerintah kita.